Konawe Kepulauan – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjadi pukulan berat bagi masyarakat Pulau Wawonii. Putusan itu membuat seluruh aktivitas tambang berhenti total, meninggalkan duka dan ketidakpastian bagi ratusan warga yang menggantungkan hidup dari sektor tambang.
Sejak kabar penolakan PK disampaikan Wakil Ketua DPRD Konkep, Sahidin, suasana di wilayah tambang mendadak muram. Aktivitas ekonomi terhenti, lapangan kerja lenyap, dan roda kehidupan masyarakat melambat tajam.
Lebih dari 500 karyawan lokal kini terdampak langsung, belum termasuk keluarga mereka yang selama ini hidup dari hasil pertambangan.
Ratusan pelaku usaha kecil di sekitar lingkar tambang pun ikut terpukul akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang tidak terhindarkan. Kondisi ini seakan memutar balik kemajuan yang telah dirasakan warga Wawonii dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya sangat kecewa dan terpukul atas putusan ini. Lapangan pekerjaan hilang, semangat masyarakat menurun, dan banyak keluarga kami di sini kini hidup dalam kesulitan. Kami berharap wakil rakyat dan pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ini,” ungkap Sulvan, Tokoh Pemuda Desa Roko-Roko Raya.
Bagi warga seperti Ma Anawia, ibu rumah tangga dari Desa Sukarela Jaya, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan harapan hidup. Ia menilai, kehadiran tambang selama ini telah membuka peluang ekonomi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
“Mereka yang berteriak-teriak meminta PT GKP keluar harus berpikir juga, kami yang bisa hidup jauh lebih layak dari sana. Rasanya sangat menyakitkan melihat perjuangan masyarakat tidak mendapat hasil. Kami mohon agar ada jalan keluar agar bisa membantu kami bangkit dari keadaan sulit ini,” ujarnya.
Dampak lain juga dirasakan pelaku usaha kecil di sekitar lingkar tambang. Jamadu, pemilik rumah kos dan warung makan di Desa Dompo-Dompo Jaya, kini nyaris tak punya pelanggan.
“Dulu tempat saya selalu ramai oleh para pekerja. Kini semuanya mendadak sepi,” keluhnya.
Ia menegaskan bahwa warga yang merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan justru tidak pernah dilibatkan dalam keputusan besar yang menyangkut nasib mereka.
“Kita ini hidup di pulau. Buka mata atas kemajuan beberapa tahun terakhir di sini. Apakah kalian bisa menjamin kehidupan kita membaik setelah ini? Jangan mengatasnamakan rakyat Wawonii kalau kami yang hidupnya membaik karena hadirnya perusahaan tidak pernah diajak bicara,” tegasnya.
Kini, masyarakat Wawonii hanya berharap wakil rakyat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat turun tangan. Mereka tidak ingin konflik atau perdebatan hukum, mereka hanya ingin kesempatan untuk bertahan dan hidup layak di tanah kelahiran sendiri.
