Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 1,5 miliar untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masing-masing provinsi menerima bantuan senilai Rp 500 juta yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Sultra.
Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, pada Senin (8/12).
Selain alokasi dari pemerintah daerah, Andi Sumangerukka juga menyatakan akan memberikan donasi secara pribadi. Ia mengajak bupati, wali kota, serta seluruh masyarakat Sultra untuk turut menyisihkan sebagian rezeki demi membantu korban bencana.
Sebagai bentuk dukungan moral, Gubernur mengajak seluruh peserta rapat untuk menundukkan kepala sejenak dan mendoakan masyarakat terdampak.
“Semoga masyarakat Sumut, Sumbar, dan Aceh diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Semoga kondisi di sana segera pulih,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Lanud Haluoleo, Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto, menyatakan kesiapan TNI AU dalam mendukung distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak.
“Kami sudah menyiapkan satu pesawat Hercules. Siapa pun yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan bisa membawanya ke Lanud Haluoleo, dan kami akan mengantarkannya,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga diungkapkan bahwa curah hujan di wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi meningkat pada akhir Desember 2025 hingga Mei 2026. Gubernur meminta seluruh kepala daerah untuk bersikap proaktif dalam menyiapkan langkah kontigensi dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Kami tidak meminta, tapi jika terjadi bencana, tidak boleh ada kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya. Kalau perlu, saya akan menginap di daerah terdampak,” tegas Andi Sumangerukka.
Sejumlah instansi terkait turut menyatakan kesiapan menuju perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, termasuk BMKG, BPBD, Basarnas, Bulog, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Perhubungan. Forum Forkopimda juga sepakat menyusun prosedur tetap (protap) kewilayahan, membentuk satuan tugas, serta memperkuat jalur komunikasi lintas instansi guna meningkatkan kesiapsiagaan daerah.
Penulis: dil.knd
