Wawonii – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan (Konkep), mencatat sejumlah capaian penting di bidang pengelolaan lingkungan sepanjang 2025. Penguatan sistem pengelolaan air, kepatuhan terhadap regulasi, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS), reklamasi lahan, hingga penanaman mangrove menjadi bagian dari upaya perusahaan menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Pulau Wawonii.
Salah satu capaian utama PT GKP sepanjang 2025 adalah kualitas air limbah tambang yang 100 persen memenuhi baku mutu lingkungan. Hasil ini ditopang oleh penguatan infrastruktur pengelolaan air, termasuk perluasan settling pond yang dilakukan secara bertahap sejak 2023.
“Pengelolaan air menjadi prioritas utama kami. Sepanjang 2025, seluruh hasil pemantauan menunjukkan kualitas air limbah tambang PT GKP konsisten berada di bawah ambang batas baku mutu sesuai standar regulasi pemerintah,” ujar Environment & Forestry Superintendent PT GKP, Badrus Soleh melalui keterangan resminya, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, hingga Desember 2025 total luas settling pond PT GKP telah mencapai 4,88 hektare. Menurutnya, perluasan ini tidak sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari sistem pengendalian lingkungan untuk memastikan aktivitas tambang tidak berdampak pada perairan sekitar.
“Air adalah sumber daya dasar bagi kehidupan, sehingga wajib kita jaga dan kelola dengan sangat baik,” beber Badrus.
Di sisi lain, PT GKP juga meraih Penghargaan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk periode 2023–2024. Penghargaan ini mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta komitmen menjalankan praktik bisnis berkelanjutan.
Untuk aspek kehutanan, sepanjang 2025 PT GKP telah merealisasikan rehabilitasi DAS seluas 743 hektare yang tersebar di Kabupaten Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan. Kegiatan penanaman telah mencapai 100 persen dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pemeliharaan tahun pertama (P1) oleh BPDAS Konaweha.
“Melalui rehabilitasi DAS, kami memastikan tanaman tidak hanya ditanam, tetapi juga tumbuh dan berfungsi secara ekologis. Karena itu, kami bekerja sama dengan BPDAS untuk menjaga keberlanjutan program ini,” kata Badrus.
Sementara pada aspek reklamasi, hingga akhir 2025 PT GKP telah mereklamasi lahan seluas 19,77 hektare. Untuk mendukung kegiatan tersebut, perusahaan memproduksi 15.054 bibit tanaman di nursery internal sepanjang tahun, yang digunakan untuk reklamasi dan penghijauan area tambang.
Komitmen lingkungan PT GKP juga menyasar wilayah pesisir. Sepanjang Pantai Wawonii, perusahaan telah menanam 10.000 bibit mangrove sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir sekaligus melindungi garis pantai dari abrasi.
Strategic Communication Manager PT GKP, Hendry Drajat, menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Kami meyakini pertambangan hanya dapat berjalan berkelanjutan jika lingkungan dan masyarakat ikut terlindungi. Karena itu, transparansi dan kinerja lingkungan menjadi fondasi utama operasional kami,” ujar Hendry.
Dampak program lingkungan tersebut juga dirasakan masyarakat sekitar. Sumarni, warga Desa Teporoko, Pulau Wawonii, mengaku melihat perubahan positif, terutama di wilayah pesisir.
“Saya terlibat langsung dalam penanaman mangrove dan melihat bagaimana perusahaan melakukan reklamasi serta aktivitas lingkungan lainnya. Upaya ini penting untuk terus berlanjut karena manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang, termasuk untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Jurusan Kehutanan Universitas Halu Oleo (UHO) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Mikoriza Indonesia (AMI), Husna. Ia menilai capaian PT GKP sebagai langkah positif dalam praktik pertambangan nikel di Pulau Wawonii.
“Terjaganya kualitas ekologi dan biodiversitas di Pulau Wawonii tidak terjadi begitu saja. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terus berkolaborasi menjaga keseimbangan lingkungan. Kepedulian semua pihak menjadi kunci utama,” tutup Husna. (dil/knd)
