Kolaka – Sejumlah siswa SMPN 5 Watubangga di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), harus menghadapi risiko besar demi menempuh pendidikan. Setiap hari, mereka terpaksa menyeberangi sungai yang menjadi penghubung wilayah Kabupaten Kolaka–Bombana, tepatnya di Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga.
Kondisi tersebut bukan sekadar menyulitkan, tetapi juga membahayakan keselamatan. Para pelajar harus berjibaku dengan arus sungai yang kerap berubah-ubah. Saat debit air normal, mereka masih berani menyeberang dengan berjalan kaki. Namun ketika hujan turun dan sungai meluap, rasa takut memaksa mereka mengurungkan niat untuk berangkat ke sekolah.
Dalam sebuah video yang beredar luas, salah satu siswa menyampaikan keluh kesahnya dengan nada harap. Ia meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi yang mereka alami.
“Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami kalau pergi ke sekolah. Tolong Pak Gubernur, Pak Bupati untuk melihat desa terpencil kami yang kadang tidak pergi sekolah karena adanya banjir,” ujarnya dalam video yang diterima, Sabtu (4/4/2026).
Aksi nekat kerap menjadi pilihan terakhir. Demi tetap belajar, para siswa bahkan menggunakan tali yang dibentangkan dari satu sisi sungai ke sisi lainnya sebagai pegangan saat menyeberang. Dengan tubuh kecil dan perlengkapan sekolah di punggung, mereka melawan derasnya arus, mempertaruhkan keselamatan demi masa depan.
Situasi ini menggambarkan kesenjangan infrastruktur yang masih dirasakan masyarakat di daerah terpencil. Akses pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar justru terhambat oleh keterbatasan sarana penunjang, seperti jembatan penghubung yang layak dan aman.
Harapan para siswa sederhana, sebuah jembatan yang dapat menghubungkan mereka dengan masa depan tanpa harus dihantui rasa takut. Di balik langkah kecil mereka menyeberangi sungai, tersimpan semangat besar untuk terus belajar, meski dihadang keterbatasan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Panca Widya, menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait status kewenangan wilayah tersebut. Hal ini penting untuk memastikan apakah pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau kabupaten.
“Untuk kewenangan provinsi, jembatan yang ditangani berada pada ruas jalan provinsi. Untuk daerah ini apakah melalui ruas jalan provinsi atau tidak, mungkin perlu diperjelas dulu,” ujarnya.
