Estafet kepemimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara kembali berada di tangan Jaelani. Melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) beberapa waktu lalu, Jaelani secara aklamasi dipercaya memimpin PKB Sultra untuk periode 2026–2031.
Keputusan tersebut kemudian dikukuhkan dalam pelantikan serentak pengurus DPW PKB se-Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Agenda nasional ini menjadi penanda dimulainya babak baru konsolidasi internal PKB di seluruh daerah.
Dalam struktur kepengurusan DPW PKB Sultra yang baru, Muhammad Chozin ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syura dengan Muhammad Irpani Thalib sebagai sekretaris. Sementara itu, Jaelani memimpin Dewan Tanfidz, didampingi Al Rasid Tamil sebagai sekretaris dan Ali Mardan sebagai bendahara.
Pelantikan kali ini tidak hanya bersifat administratif. Seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara DPW diwajibkan menandatangani kontrak komitmen serta kontrak kinerja. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB juga menyertakan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) sebagai ruang penguatan ideologi dan orientasi kader.
Bagi Jaelani, momen ini bukan sekadar pergantian kepengurusan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan periode kedua ini menjadi titik tekan implementasi visi besar yang ia sebut sebagai Politik Kehadiran.
“Politik harus kembali ke fungsi dasarnya: hadir dan bekerja di tengah rakyat, terutama saat mereka berada dalam kesulitan,” kata Jaelani dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani menilai politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan. Jabatan, menurutnya, hanyalah instrumen untuk memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput.
Ia meminta seluruh kader PKB, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, untuk tidak membangun jarak dengan konstituen. Komunikasi harus terbuka, responsif, dan berlangsung setiap waktu tanpa memandang latar belakang sosial warga.
“Kader PKB harus menjadi lokomotif perubahan dan teladan di lingkungannya masing-masing,” tegasnya.
Lebih jauh, Jaelani menekankan bahwa politik kehadiran menuntut respons cepat dalam situasi krisis. Mulai dari bencana alam, konflik agraria, hingga gagal panen. Dalam situasi seperti itu, kader PKB harus menjadi pihak pertama yang turun tangan, bukan sekadar hadir menjelang pemilu.
“PKB Sultra harus menjadi rumah aspirasi. Jika ada kader yang abai terhadap penderitaan rakyat, itu berarti ia telah menjauh dari khittah perjuangan partai,” ujarnya.
Jaelani juga mendorong kader di parlemen untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Salah satu fokusnya adalah pengawalan anggaran agar benar-benar dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi sektor riil.
Fokus Kedaulatan Petani, Nelayan dan Kelestarian Lingkungan
Dalam kerangka politik kehadiran, sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama. Jaelani menyebut mayoritas masyarakat Sultra masih bergantung pada sektor ini, sehingga kebijakan pertanian harus menjadi prioritas.
Ia menekankan pentingnya jaminan ketersediaan pupuk, stabilitas harga pasca panen, serta kemudahan akses permodalan bagi petani kecil. Prinsip keberpihakan ini, kata Jaelani, sejalan dengan arahan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan dampak kesehatan akibat penggunaan bahan kimia berlebihan, Jaelani juga mendorong transisi menuju sistem pertanian organik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas lahan sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian Sultra.
“Petani tidak boleh terus bergantung pada input mahal. Pertanian organik memberi peluang nilai tambah dan akses ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Regenerasi petani melalui penguatan peran petani milenial juga menjadi perhatian, sebagai investasi jangka panjang ketahanan pangan daerah.
Di sektor kelautan dan perikanan, Jaelani menyoroti pentingnya penguatan armada nelayan lokal serta perlindungan wilayah tangkap dari praktik penangkapan ilegal. Ia juga mendorong hilirisasi produk perikanan agar nelayan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Sementara di sektor peternakan, PKB Sultra diarahkan mengembangkan program penggemukan ternak berbasis komunitas yang terintegrasi dengan ketersediaan pakan lokal, guna meningkatkan pendapatan keluarga pedesaan.
Isu kehutanan dan lingkungan turut mendapat perhatian serius. Jaelani menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus berjalan seiring dengan rehabilitasi lahan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kita tidak boleh mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi berikutnya. Pembangunan harus adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pengukuhan kembali Jaelani di pucuk kepemimpinan diharapkan menjadi energi baru bagi PKB Sultra untuk bertransformasi menjadi partai yang solutif, berwawasan hijau, dan konsisten membela kepentingan rakyat kecil di Bumi Anoa.
(dil/knd)
