Kendari – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, terus memperjuangkan Program Kampung Nelayan Merah Putih agar dapat direalisasikan di 16 kabupaten dan kota yang memiliki wilayah pesisir di Sultra. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur perikanan sekaligus mendorong hilirisasi hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan, Sultra memiliki potensi kelautan yang besar karena didukung garis pantai yang panjang dan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan mata pencahariannya dari sektor perikanan. Menurutnya, potensi tersebut harus didukung dengan program pemerintah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Sulawesi Tenggara memiliki garis pantai yang sangat panjang dan mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari laut. Saya memperjuangkan agar 16 kabupaten dan kota yang memiliki wilayah bahari ini tersentuh oleh program dari pusat, khususnya program Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Jaelani saat ditemui di Kendari beberapa waktu lalu.
Ketua DPW PKB Sultra itu menjelaskan, Program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada penataan kawasan permukiman nelayan. Program tersebut juga mencakup pembangunan berbagai fasilitas pendukung seperti cold storage, dermaga yang representatif, bantuan armada kapal nelayan, hingga pelatihan manajemen usaha bagi kelompok nelayan.
Menurut Jaelani, pembangunan infrastruktur tersebut harus berjalan beriringan dengan hilirisasi sektor perikanan agar hasil tangkapan nelayan memiliki nilai tambah. Salah satu langkah yang didorong adalah menghadirkan pusat pengolahan hasil perikanan sehingga masyarakat tidak hanya menjual ikan dalam bentuk mentah.
“Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang kebetulan mitra kerja saya adalah Kementerian Perikanan. Saya sejak awal mendorong dan memperjuangkan agar program kampung nelayan ini bisa dirasakan di 16 kabupaten dan kota di Sultra,” katanya.
Ia mengungkapkan, selama ini dirinya terus membangun komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Sultra memperoleh alokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, daerah dengan karakter pesisir dan kepulauan seperti Sultra sangat layak menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
Jaelani juga menilai hilirisasi sektor perikanan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir. Program itu turut memberikan perhatian terhadap pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan produk turunan hasil perikanan untuk menopang ekonomi keluarga nelayan.
Meski Program Kampung Nelayan Merah Putih hanya diperuntukkan bagi daerah pesisir, Jaelani memastikan Kabupaten Kolaka Timur yang tidak memiliki wilayah pantai tetap menjadi bagian dari perjuangannya di DPR RI.
“Meski Koltim tidak mendapatkan program kampung nelayan, selaku wakil masyarakat Sultra di Senayan, saya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di Koltim. Banyak program lain, selain pertanian yang bisa kita turunkan di Kabupaten Koltim,” ungkapnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat agar Program Kampung Nelayan Merah Putih segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Sulawesi Tenggara.
“Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci. Saya membuka jalan di DPR RI dan terus menyuarakan agar program ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sultra,” pungkasnya.
