Pandemi yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 sangat berdampak buruk termasuk salah satunya adalah sektor ekonomi.
Guna untuk menyikapi besarnya dampak negatif yang timbul akibat pandemi Covid-19, maka pemerintah telah mengambil beberapa langkah luar biasa (Extra Ordinary), serta kebijakan strategis yang diharapkan dapat menanggulangi dampak kelesuhan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Bencana Non-Alam Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung di negara kita dalam sembilan bulan terakhir sejak Maret 2020 telah berdampak buruk, salah satunya adalah sektor perekonomian,” ungkapnya.
Sehingga menurutnya program PEN bertujuan untuk memulihkan produktifitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali optimal.
lebih lanjut H. Alimazi, SH menjelaskan, program PEN diharapkan dapat mengembalikan sektor-sektor utama menjadi penopang perekonomian bangsa, seperti sektor industri dan perdagangan yang mengalami kelesuhan untuk kembali beroperasi sebagaimana mestinya dan mendorong seluruh pelaku usaha, utamanya kalangan usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat meningkatkan produktifitasnya.
“Selain pengembangan usaha, satu hal yang perlu mendapat perhatian kita adalah perlindungan (jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja) bagi pelaku koperasi dan UMKM di Sultra,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara lanjut gubernur, sangat menyambut baik terbitnya nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan BPJS Ketenagakerjaan, selain itu Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM Sultra juga telah bergerak cepat untuk mengimplementasikan hal tersebut ke Wilayah Sulawesi Tenggara.
