Jelang Musyawarah Provinsi (Musprov), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Sulawesi Tenggara (Sultra), tuai sorotan usai melakukan penunjukan karateker kepengurusan baru bagi tiga Kabupaten.
Bagaimana tidak, keputusan Kadin Sultra menunjuk pengurus baru bagi tiga Kabupaten yakni Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Timur dan Muna Barat berdampak pada jumlah voters yang bakal ikut memilih Ketua Kadin Sultra.
Padahal sebelumnya Steering Comite Kadin Sultra telah memutuskan 64 suara yang bakal diperebutkan kandidat Caketum yang terdiri dari 11 daerah peserta penuh yang memiliki lima hak suara, 6 daerah peserta peninjau yang memiliki masing-masing satu hak suara, dan tiga suara dari anggota luar biasa.
Namun dengan adanya penunjukan karateker di tiga daerah yang sebelumnya ditetapkan sebagai peserta penuh, kini jumlah voters secara otomatis akan berbeda dengan yang telah diputuskan oleh pihak SC Musprov VII Kadin Sultra.
Ketua Bidang OKK Kadin Bombana, Asrin Sarewo menyayangkan langkah yang dilakukan Kadin Sultra menunjuk karateker kepengurusan Kadin Bombana jelang pelaksanaan Musprov VII dengan alasan yang dinilai klasik dan subyektif
Padahal, kata Asrin, Kadin Bombana tengah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) yang rencananya akan digelar secara virtual, namun secara tiba-tiba dibatalkan pihak Kadin Sultra dan langsung diberikan karateker pengurus oleh Kadin Sultra.
“Kami pengurus di kabupaten kaget, ketika kami sudah mempersiapkan KTA untuk melakukan Muskab secara virtual pada 5 Januari, dan hal itu sudah disetujui oleh Kadin Provinsi. Namun, tiba-tiba saja dibatalkan oleh pihak pengurus Provinsi,” ujar Asrin Sarewo, saa ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (4/1).
Selain itu, lanjut Asrin, hingga di tahun ke lima kepengurusan Ketua Kadin Sultra, La Mandi, masih ada enam daerah yang belum melakukan Muskab dan dijabat oleh karateker.
Dengan kondisi dirinya menilai betapa buruknya kinerja Kadin Sultra dibawah kepemimpinan La Mandi. Sebab, kepengurusan Kadin di enam daerah yang dijabat oleh karateker adalah bentuk kegagalan Kadin Provinsi dalam membangun komunikasi ke tingkat daerah.
Dirinya pun menduga, keputusan menunjuk karateker erat kaitannya dengan perebutan suara pada Musprov nanti. Sebab, pengurus Kadin Bombana tengah membangun komunikasi dengan salah satu kandidat Caketum.
“Soal arah dukungan, kami ini (voters) kan tidak boleh dibatasi untuk membangun komunikasi dengan kandidat yang akan maju dalam bursa Caketum. Apalagi, belum ada pernyataan secara tertulis, baru sebatas komunikasi,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekertaris OC Musprov VII Kadin Sultra, M. Syawal Rigai mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan persiapan pelaksanaan Musprov, Seperti tahapan persiapan akomodasi dan audiens bersama pejabat yang berwenang.
Terkait jumlah voters yang telah ditentukan Steering Comite, Syawal menyampaikan sebaiknya mengacu pada aturan yang sudah disepakati SC sebelumnya, yakni 11 Kabupaten peserta penuh dan enam daerah yang masih dijabat karateker sebagai peserta peninjau, dengan akumulasi suara sebanyak 64 voters.
“SC harus betul-betul meilhat itu, karena mereka sudah melakukan publikasi dalam pemberitaan terkait keputusan jumlah voters,” ucapnya.
Namun, kata dia, jika ada pergantian dari keputusan sebelumnya, maka SC juga harus menjelaskan kepada OC dan mengadakan rapat secara keseluruhan.
“Memang tidak ada keterkaitannya dengan OC, tetapi untuk penetapan kepesertaan pada pelaksanaan Musprov nanti pasti ada keterkaitan dengan kerja-kerja dari OC sebagai penyelenggara, entah itu dari sisi prasarana ataupun yang lainnya. Itulah yang harus dipertegas,” tutupnya.
***
Laporan: Deden Saputra
